RT36 RW09 KELURAHAN PATEHAN KECAMATAN KRATON YOGYAKARTA
 
 
Public Goods Di Pundak Perempuan PKK

Kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat semua adalah mengadakan public goods. Ini semacam pelayanan dasar untuk masyarakat umum di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi.  Idealnya, rakyat yang tidak mampu dapat hidup layak karena public goods cukup memenuhi sesuai kebutuhan mereka. Masalahnya, di negeri ini public goods secara kuantitas dan kualitas kurang sebanding dengan kebutuhan rakyat. Akibatnya rakyat miskin mau tidak mau memenuhi kebutuhannya dengan mengakses private goods, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan selera pribadi. Misalnya, karena puskesmas minim dokter spesialis, maka orang harus ke dokter praktek. Pengen memberi pendidikan yang lebih bermutu, banyak ortu mengirim anak ke sekolah swasta.

Yang berbau ”swasta” sayangnya biasanya lebih mahal harganya. Namun yang public (”negeri”) pun sekarang tidak kalah mahalnya. SD dan SMP negeri berkilah bahwa kualitas itu mahal, jadi siswa harus membayar lebih di luar BOS (bantuan operasional sekolah). Alasan-alasan demi kualitas juga dipakai oleh RSUP (rumah sakit umum pusat). Rakyat bisa apa menghadapi argumen seperti ini? Jadi yang disebut pelayanan umum itu seolah-olah boleh bermutu rendah (untuk mengatakan tidak bermutu) ketika harganya murah.

Hebatnya negara ini adalah menyuruh rakyat mengelola sendiri pelayanan yang mereka perlukan. Negara tidak menyuruh semua rakyat sih, cukuplah negara menyuruh kelompok yang mudah disuruh-suruh. Tentu kelompok terdidik dan kaya nggak mau disuruh. Yang sering tidak bisa menghindar dari suruhan adalah kelompok perempuan dalam PKK. Pos Yandu, Pos PAUD, adalah dua contoh pelayanan dasar berbasis masyarakat yang diinstruksikan oleh negara untuk dikelola oleh masyarakat, khususnya kelompok perempuan (PKK).

Diakui atau tidak diakui, jasa Pos Yandu sangat banyak; melayani kesehatan ibu, anak, dan lansia. Setiap bulan para kader menggelar penimbangan, pemberian makanan tambahan, dan memberikan vitamin A kepada anak bawah lima tahun (balita), dan imunisasi; memeriksa ibu hamil dan memberi zat besi; mencek tekanan darah lansia dan mengadakan pengobatan seperlunya; serta melaporkan data kepada Puskesmas. PKK juga membentuk kader Pos PAUD untuk melayani perkembangan anak umur 0-6 tahun.

Kita perlu mengangkat dua jempol tangan kita untuk kemauan kerja keras dan keikhlasan para perempuan kader PKK. Tanpa dibayar mereka sungguh-sungguh membantu negara mensukseskan pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan anak. Tanpa dipuji, bahkan sering dituduh sebagai ”perempuan kesana-kemari”, mereka tetap melanjutkan pekerjaan sosial ini. Kepatuhan mereka kepada negara luar biasa.


(SM)

 

Lembata NTT, 28 Maret 2011

 
 
 
Berita 36
Chating
Web Counter